Bukan soal Anggaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sah membuyarkan 10 instansi non-struktural (LNS). Pembubaran ini tercantum pada Ketentuan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 26 November 2020. agen bola online terpercaya

Bukan kesempatan ini saja Jokowi memilih untuk mengakhiri kerja satu tubuh/instansi negara. Pada masa awalnya kepimpinannya di 2014-2019, bekas Walikota Solo ini terdaftar sudah membuyarkan 27 instansi.

Plus tambahan 10 instansi kesempatan ini, keseluruhan Jokowi telah membuyarkan 37 tubuh/instansi negara sepanjang periode waktu 6 tahun periode kedudukannya.

Pembubaran bermacam instansi itu ikut memberikan penghematan untuk pengeluaran kas negara sampai beberapa ratus miliar rupiah. Sama dalam 10 instansi belakangan ini, di mana menurut penghitungan Kementerian Pemberdayaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), keseluruhan bujet yang dapat dihemat negara capai Rp 227 miliar per tahun.

Tetapi, penghematan bujet itu ternyata bukan jadi fakta khusus Jokowi kerjakan peraturan ini. Menurut Perpres Nomor 112/2020, pembubaran instansi dikerjakan dengan fakta efektifitas dan efektivitas.

“Jika untuk tingkatkan efektifitas dan efektivitas penerapan kepentingan pemerintahan dan untuk capai gagasan vital pembangunan nasional, perlu membuyarkan 10 (sepuluh) instansi non-struktural,” begitu bunyi salah satunya point Perpres yang ditandatangani Jokowi, seperti diambil Rabu (2/12/2020).

Pengakuan itu ikut ditegaskan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Ia memperjelas, keputusan itu diambil melalui alasan faedah dibanding kehadiran instansi itu, bukan factor bujet.

Tentang hal penghapusan tugas dan fungsi dari bermacam instansi ini adalah sisi dari program reformasi birokrasi yang sedang digalakkan pemerintahan.

“Sebab tiap membuyarkan instansi bila disaksikan dari segi bujet benar-benar kecil. Bukan bujetnya yang menjadi titik tolak, tetapi efektifitas dan efektivitas supaya lembaga-lembaga itu dapat maksimal,” tutur Tjahjo.

Di depan, Tjahjo menjelaskan, pemerintahan tetap akan bekerjasama dengan DPR RI untuk mengambil keputusan dalam membuyarkan satu instansi negara. Tetapi, dia mengutamakan, pemerintahan akan berhati-hati dan selective dalam pembubaran instansi negara.

Updated: January 10, 2021 — 5:21 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *